Upaya-Upaya Mewujudkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang Bersih, Berkualitas, dan Menerangi Hingga ke Seantero Negeri

1 Oct 2012

90918de0393a59dc862045751a5d8e6d_pln-mati-lampuMenyambut Datangnya Gebrakan PLN

Isu yang paling krusial menyelimuti bangsa ini pasca gerakan reformasi 1988 adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan oleh semakin marajalelanya praktik tersebut bahkan disinyalir telah menjalar hingga ke semua pilar pembangunan, baik itu pemerintah, swasta, BUMN, hingga masyarakat kecil pun tak lepas dari praktik ini. Mulai dari hal sepele hingga hal besar, praktik korupsi masih saja terjadi. Melalui pemberitaan di berbagai media, kita menjadi tahu siapa, apa, di mana, dan bagaimana praktik korupsi itu berlangsung. Mungkin kita masih ingat ketika kasus Gayus Tambunan yang membuat heboh jagat birokrasi Indonesia karena ditetapkan sebagai tersangka utama korupsi pajak negara hingga Milyaran rupiah. Ada juga kasus suap yang dilakukan oleh mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom. Dan yang paling hangat adalah ditetapkannya mantan Putri Indonesia, Angelina Sondakh sebagai terdakwa kasus korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games dan proyek universitas di Kemdikbud. Beberapa kasus di atas adalah sebuh cerminan suram dalam upaya penciptaan tata kelola negara yang bersih. Kesimpulannya, praktik korupsi telah menjelma menjadi sebuah lingkaran setan di tatanan birokrasi Indonesia.

Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi negara keempat terkorup di Asia (Republika, 2011). Sedangkan berdasarkan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tahun 2011, Indonesia hanya mampu bertengger di peringkat ke-100 dengan nilai IPK sebesar 3,0 (Kompas, 2011). Indeks ini menunjukkan bahwa bangsa ini masih jauh dari sistem penyelenggaraan birokrasi yang bersih bahkan masih kalah dengan negara-negara tetangga misalnya Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand yang nilai IPK nya jauh di atas Indonesia.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa praktik korupsi sudah begitu marak terjadi di negeri ini, tidak hanya sebagai fenomena namun telah menjurus menjadi budaya. Namun, relakah bila kita membiarkan korupsi menjadi budaya di negeri ini? Tentu tidak. Berlatar belakang itu semua, pemerintah tidak tinggal diam. Berbagai upaya dilakukan untuk mereduksi bahkan melenyapkan praktik-praktik korupsi yang kini marak terjadi. Upaya nyata yang tengah dilakukan pemerintah saat ini adalah tercermin dari kebijakan dalam pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, upaya pemberantasan korupsi juga dilakukan oleh masing-masing instansi penyelenggara negara melalui Internal Control Unit yang berupa inspektorat.

Salah satu instansi negara (BUMN) yang kian aktif dalam upaya-upaya pemberantasan praktik korupsi adalah Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau biasa disebut PT. PLN Persero. Baru-baru ini tepatnya awal Maret 2012, PLN membuat terobosan baru sebagai upaya mewujudkan perusahaan yang bersih melalui gerakan anti korupsi dengan menggandeng organisasi nirlaba global Transparency International Indonesia (TII). Hubungan kerja sama ini merupakan bentuk nyata PLN untuk tidak memberi peluang bagi para calon koruptor atau koruptor untuk bermain-main di instansi tersebut. Secara pribadi, saya sangat mengapresiasi kebijakan ini karena akan berdampak nyata dalam mereduksi jumlah koruptor di tanah air.

Gebrakan yang diambil PLN tersebut seyogyanya dapat menjadi pionir sekaligus teladan bagi instansi lainnya. Sepertinya akan jauh lebih berdampak signifikan bila semua instansi milik pemerintah kompak dalam upaya untuk memujudkan sistem penyelenggaraan negara yang bersih. Dengan adanya kerja sama seperti yang dilakukan PLN dengan TII maka peluang-peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pekerjaan dapat diminimalkan. Selain itu, kerja sama ini juga memberikan dampak dalam penguatan sistem yang lebih efisien khusunya dalam hal anggaran. Namun menurut saya, langkah-langkah baik yang dilakukan PLN saat ini belumlah lengkap karena masalah korupsi dan pemberantasannya sangatlah kompleks. Jadi harus ada upaya memerangi korupsi mulai dari hulu hingga hilir yang berlangsung secara sistemik dan masif. Oleh sebab itu, untuk mendukung program PLN dalam memberantas korupsi, saya ingin menawarkan beberapa gagasan yang mudah-mudahan dapat membantu pekerjaan PLN dalam mewujudkan instansi yang bersih dan berkualitas.

Gagasan untuk PLN

Seperti kita ketahui bahwa praktik korupsi yang terjadi di Indonesia sudah menjadi lingkaran setan sehingga sulit untuk diberantas. Oleh karena itu sangat diperlukan tindakan intensif dalam upaya memerangi korupsi yang harus dimulai dari tahap pencegahan hingga pemberantasan. Umumnya, praktik korupsi sangat mudah sekali terjadi pada instansi yang memiliki sistem yang lemah terutama pada sistem pengawasan (monitoring). Upaya pengawasan dapat dimulai dari tahapan requitment pegawai. Tidak jarang bahwa proses requitment dijadikan sebagai ajang korupsi yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan mendapatkan pegawai yang tidak berkualitas. Selain itu upaya pengawasan juga harus dilakukan secara masif mulai dari hulu hingga hilir kegiatan. Upaya ini dapat dijalankan dengan baik apabila PLN memiliki inspektorat yang handal dalam menginspeksi setiap kegiatan yang dilakukan.

Upaya pengawasan akan semakin kuat bila penyelenggaraan PLN didukung oleh implementasi sistem mutu. Dewasa ini, penerapan sistem mutu merupakan hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan adanya sistem mutu maka setiap kegiatan akan termonitor dengan baik dari segi kualitas, teknis, dan administrasi.

Selain upaya-upaya di atas, keterbukaan informasi publik juga menjadi hal yang urgent dalam menciptakan PLN yang bersih. Dalam hal ini PLN terlihat sudah menuju ke arah itu dengan adanya website yang dapat kita akses setiap saat di pln.co.id dan plnbersih.com. Dari kedua website ini publik seyogyanya mengetahui secara memyeluruh mengenai tugas dan fungsi PLN, manajemen sumber daya dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Secara garis besar website yang dipajang oleh PLN bertujuan untuk menjunjung tinggi semangat transparansi. Pelaksanaan transparansi kepada publik tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Substansi dasar Undang-Undang tersebut dengan jelas mengatur bahwa setiap badan/lembaga/kementerian yang terkait langsung dengan penyelenggaraan negara wajib untuk membuka arus informasi kepada publik terkait dengan apa yang sedang dilakukan oleh badan/lembaga/kementerian terkait.

Adanya upaya transparasi melalui website tersebut menjadikan peran serta masyarakat terutama sebagai penyeimbang terlihat sangat nyata. Dalam hal ini masyarakat luas dapat menilai sejauh mana kinerja PLN sekaligus menjadi pengawas apabila terjadinya penyimpangan. Secara luasnya, transparansi sangat bermanfaat untuk mencegah penyalahgunaan, mencegah diskriminasi pelayanan, menghindari ketidakpastian (biaya, mutu, dan waktu), meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik (OGI, 2012).

Bila kita melihat secara detail pada website PLN yaitu pln.co.id maka gambaran umum mengenai makna transparansi dapat terakomodasi dengan baik. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar menjadi sebuah website yang benar-benar transparan adalah kejelasan mengenai struktur organisasi, tugas pokok, dan daftar nama pejabat; informasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah; informasi mengenai pengumuman, siaran pers, dan core service; informasi mengenai pihak yang dapat dihubungi masyarakat; informasi mengenai prosedur proses pelayanan, jangka waktu, biaya, dan penganan komplain. Secara garis besar, kriteria-kriteria di atas telah dimiliki oleh website pln.co.id. Keterbukaan informasi publik juga semakin terlihat jelas dengan adanya website plnbersih.com. Dari itu semua, sudah dapat dipastikan bahwa PLN sangat berkomitmen dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan negara yang bersih. Namun, terlepas dari komitmen di atas, PLN harus mampu mentranformasinya menjadi sesuatu yang nyata sehingga tidak hanya berakhir pada retorika belaka. Perlu dicermati bahwa esensi dasar dari UU KIP bukan hanya berlomba-lomba pasang situs, namun lebih dititikberatkan pada aplikasinya di negara dan masyarakat.

65a637c76d90731e21029bd89d61b023_1

3b5e3bb349c8df75a0fb3891c657d59e_2

7a4ac986417a74b33be05e1a7a31b9b4_3

771743b99a40676048093ae3db5d5b73_11

Gambar 1. Upaya Keterbukaan Informasi Publik oleh PLN

Selain menerapkan UU KIP pada tubuh PLN, upaya lain seperti usaha pencapaian Good Corporate Governance (GCG) adalah sebuah kewajiban. Hal ini diamanatkan oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang penerapan GCG pada BUMN. Permen tersebut secara garis besar bertujuan untuk mengatur agar sebuah perusahaan tumbuh secara berkelanjutan, terjadinya peningkatan nilai perusahaan, dan terciptanya perusahaan yang berdaya saing. Jadi, adanya penerapan UU KIP dan GCG merupakan hal yang saling mendukung dalam menciptakan sebuah instansi agar terselenggara dengan kualitas yang mumpuni.

Gagasan akhir untuk PLN adalah agar senantiasa melakukan peningkatan kualitas pekerja baik secara keilmuan maupun moral. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja agar kemampuannya menjadi lebih baik khususnya secara keilmuan (teknik). Dan yang tidak kalah penting adalah dilakukannya pendidikan moral bagi para pekerja. Jenis pendidikan ini biasanya diiringin dengan pendidikan agama sehingga diharapkan mampu menjadi benteng bagi para pekerja agar tidak melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan moral dan agama misalnya korupsi. Dengan adanya pendidikan secara keilmuan dan moral maka akan tercipta sumber daya yang lebih handal, kompetitif, dan bersih dalam berbagai hal terutama dalam meningkatkan kinerja PLN secara keseluruhan.

Dari gagasan-gagasan yang telah saya sampaikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu PLN harus melakukan perubahan secara sistemik.

Harus ada air segar yang mengalir di tubuh PLN yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Ubah sistem yang rusak karena tidak mungkin kita bisa menjadi bersih bila tetap mandi di air yang kotor.”

Seberkas Harapan : Ketika Sang Penerang Tidak Lagi Absen

Gagasan yang saya sampaikan dimuka adalah sebuah refleksi harapan agar PLN menjadi semakin baik. Sebagai masyarakat biasa sekaligus customer PLN, tentu saya memiliki banyak harapan dalam penyelenggaraan kegiatan PLN ke depannya. Tiga hal utama yang menjadi harapan saya untuk PLN adalah penyelenggaraan pekerjaan yang bersih, peningkatan kualitas pelayan, dan perluasan jaringan listrik. Namun, untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayan dan perluasan jaringan listrik kunci utamanya harus dimulai dari tata kelola instansi yang bersih. Dengan adanya sistem yang bersih maka kedua hal tersebut akan semakin mudah terlaksa dan tidak hanya menjadi angan belaka, khususnya bagi kami selaku customer.

Seperti kita ketahui bahwa peran listrik dalam menunjang setiap sendi-sendi kehidupan sangatlah vital. Bahkan bisa kita katakan bahwa listrik adalah prasyarat dasar bagi perkembangan pembangunan di negeri ini. Bayangkan apa jadinya bila saat ini di rumah kita sama sekali tidak ada listrik. Tentu rumah itu akan menjadi gelap, sunyi, dan mungkin bagai dipenjara. Coba hitung berapa banyak alat-alat penunjang produktifitas kehidupan yang kita miliki di rumah, khususnya yang memerlukan sumber daya listrik untuk operasinya? Ada Televisi, Radio, Handphone, Kipas Angin, AC, Blender dan lain sebagainya. Mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur kita tak kan bisa terlepas dari kebutuhan akan listrik. Kesimpulannya, sumber daya listrik sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas seseorang. Namun, dalam penyelenggaraanya, sumber daya listrik masih dianggap langka bagi sebagian orang, khususnya bagi mereka yang saat ini terisolasi di daerah pelosok dan perbatasan.

Saya kembali teringat dengan kehidupan masa kecil yang dijalani di daerah pelosok. Ketika itu umur saya tidak lebih dari 12 tahun. Saya menjadi salah satu murid Sekolah Dasar yang ada di desa. Untuk mencapai sekolah dibutuhkan waktu sekitar 60 menit dengan berjalan kaki. Kondisi jalan ketika itu masihlah sangat memprihantikan karena jalannya masih belum beraspal melainkan hanya berupa timbunan tanah. Di desa tersebut belum ada jaringan listrik sehingga ketika malam rumah-rumah penduduk hanya dihiasi dengan pelita. Dengan kondisi yang demikian sangat sulit bagi saya untuk dapat belajar dengan baik terutama pada saat malam hari. Akibatnya, tingkat pengetahuan dan produktifitas saya sebagai anak desa tentu sangat berbeda kelas dari anak-anak yang pemenuhan kebutuhan listriknya bukan suatu masalah. Sepenggal cerita ini hanya ingin menggambarkan bahwa peran listrik bagi masyarakat sangatlah penting termasuk saya ketika itu. Pertanyaannya sederhana : Bagaimana dapat belajar dengan baik jika tidak ada listrik? Jika tidak dapat belajar dengan baik maka dapatkah kita hidup dengan baik?

Sumber daya listrik sangat urgent dan telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat namun belum semua masyarakat yang dapat merasakannya. Hingga saat inipun masih banyak masyarakat yang sama sekali belum menikmati kenyaman listrik. Peran PLN masih dirasa absen oleh masyarakat tertentu. Hal ini dapat kita lihat dari nilai rasio elektrifikasi nasional yang hanya mencapai angka 72,95% di tahun 2011 (ESDM, 2012). Angka ini menandakan bahwa masih ada sekitar 27,05% penduduk Indonesia yang belum menikmati listrik.

Oleh sebab itu, fokus pada perluasan jaringan listrik harus menjadi salah satu prioritas utama PLN. Diharapkan ke depannya, sayap-sayap pelayan PLN mampu mengepak sampai ke seantero negeri sehingga makin sedikit masyarakat Indonesia yang tidak bisa menikmati listrik. Untuk itu PLN harus mempunyai pendekatan khusus dalam menjangkau masyarakat pelosok dan perbatasan. Mungkin banyak hambatan dalam mewujudkan harapan ini, sebut saja cadangan energi yang terbatas, anggaran yang rendah, dan kondisi geografis Indonesia yang sulit. Namun saya sangat percaya bahwa secara perlahan hambatan-hambatan yang seperti itu akan teratasi dengan baik oleh PLN sehingga rasio elektrifikasi juga ikut meningkat. Kuncinya harus ada sistem organisasi yang bersih, integratif, dan handal di tubuh PLN.

Selain masalah perluasan jaringan listrik, harapan saya untuk PLN juga menyangkut masalah kualitas pelayanan. Diharapkan PLN mampu memberikan pelayanan prima bagi konsumen sehingga dapat berkontribusi dampak signifikan bagi masyarakat sebagai customer. Indikator kepuasan customer terhadap pelayanan PLN tentu sangat mudah ditetepkan, yaitu bila semua ekspektasi masyarakat sebagai customer dapat terpenuhi dengan baik.

Beberapa langkah yang saat ini tengah ditempuh PLN dalam mewujudkan kualitas pelayanan prima bagi masyarakat adalah permintaan listrik baru maupun tambah daya dapat dilakukan dengan website, inovasi listrik pintar, dan lain sebagainya. Khusus mengenai inovasi listrik pintar, gebrakan ini merupakan solusi cerdas yang dilakukan oleh PLN. Dengan inovasi ini customer dapat mengendalikan secara mudah pemakaian listriknya karena menggunakan sistem prabayar (isi ulang). Hal ini ditengarai mampu menekan pemakaian listrik yang tidak perlu sehingga efisiensi dalam pemakaian listrik dapat tercapai.

Akhir kata, semoga beberapa gagasan dan harapan yang telah saya paparkan dapat menjadi referensi sekaligus pelecut semangat agar PLN mampu tumbuh menjadi instansi yang bersih dan dicintai masyarakat. Sekaligus menjadi penerang yang sejatinya mampu memberi seberkas harapan di tengah gelapnya kejahatan korupsi, sempitnya radius pelayanan, dan rendahnya kualitas pelayanan. Tidak hanya bersifat parsial namun harus sampai ke seantero negeri. AMIN.

Daftar Referensi

Republika. 2011. Indonesia Duduki Peringkat Empat Negara Terkorup di Asia. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/05/06/lkruow-indonesia-duduki-peringkat-empat-negara-terkorup-di-asia Diakses tanggal 29 September 2012.

Kompas.2011. Indonesia Peringkat Ke-100 Indeks Persepsi Korupsi 2011. Web : http://nasional.kompas.com/read/2011/12/01/17515759 Diakses tanggal 29 September 2012.

Open Goverment Indonesia (OGI). 2012. Kriteria Website Transparan. Web : http://opengovindonesia.org/uncategorized/kriteria-website-transparan/ Diakses tanggal 29 September 2012.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2012. Lisdes Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional Menjadi 72,95%. Web : http://www.esdm.go.id/berita/listrik/39-listrik/5716-lisdes-tingkatkan-rasio-elektrifikasi-nasional-menjadi-7295.html. Diakses tanggal 30 September 2012.


TAGS lomba pln blogdetik plnbersih listrik


-

Author

Follow Me

Search

Recent Post